SEMINAR RADIOLOGI YOGYAKARTA

JAMINAN KUALITAS PERALATAN KEDOKTERAN NUKLIR

2011-03-25T01:19:00.000+07:00

Oleh : Ir. Vivi Vira Viridianti, MKes
SEMINAR NASIONAL MUSDA PARI, 20 Maret 2011
Yogyakarta

Dasar Hukum
• UU RI no 44 th 2009 tentang Rumah Sakit.
• KepMenKes RI no: 008/MENKES/SK/I/2009 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan
• KepMenKes RI no: 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.

Bagian Ketujuh Peralatan Pasal 16, UU RI no 44 th 2009
• ……meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
• (3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
• (5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
• (6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan
• (7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KMK RI no 008/MENKES/SK/I/2009
Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan
• Pelayanan KN Pratama(tidak ada pencitraan)
• Pelayanan KN Madya (sebagian, kamera gamma)
• Pelayanan KN Utama (lengkap, canggih)

KMK RI no: 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer
Kelompok Unit Kompetensi Bidang Kedokteran Nuklir :
1) Unit kompetensi melaksanakan scanning liver.
2) Unit kompetensi melaksanakan scanning empedu.
3) Unit kompetensi melaksanakan scanning ginjal.
4) Unit kompetensi melaksanakan scanning pankreas.
5) Unit kompetensi melaksanakan scanning limpa.
6) Unit kompetensi melaksanakan scanning aorta abdominalis.
7) Unit kompetensi melaksanakan scanning vena cava inferior.
8) Unit kompetensi melaksanakan scanning pelvis.
9) Unit kompetensi melaksanakan scanning obstetric.
10) Unit kompetensi melaksanakan scanning whole body.
11) Unit Kompetensi Upaya Proteksi Radiasi
12) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC

Pelayanan Kedokteran Nuklir Utama
1. Kamera Gamma
a. Kollimator High Energy (Max 400 KeV, I-131)
b. Kollimator LEHR (Low Energy High Resolution)
c. Kollimator LEHS (Low Energy High Sensitivity)
d. Kollimator LEGP (Low Energy General Purpose) (max 150 KeV, Tc-99m)
e. Kollimator Pin Hole
f. Alat Kalibrasi Kamera

a. Uniformity quality control
Uniformity QC dilakukan oleh Radiografer: Dengan menggunakan Tc-99m dengan kolimator Low Energy pada simetris window energy 20% , dengan jumlah cacahan 3 juta cacahan per detik.

Energi Sinar Gamma
• Radioisotop memancarkan 1 atau lebih garis energi yg sangat tajam.
• Radionuklida Tc-99m mempunyai energi 140 keV è Low
• Radionuklida I-131 energi 364,5keV è High
• Pemilihan kolimator harus sesuai dengan besarnya energi yang dipancarkan

a. Spektrum Display

b. Sensitivity/Kepekaan
• Menunjukan jumlah cacahan/minute/MBq dan harus diukur untuk tiap kolimator
• Khusus untuk kamera Gamma yang lebih dari 1 detektor (multi-head systems), perbedaan kepekaan tidak boleh lebih dari 3 %

c. Pixel size

d. Center of rotation
Point source of Tc-99m , penggambilan gambar Tomografi Pada sumbu X akan terbentuk fungsi sinusPada sumbuY akan berbentuk garis lurus Dihitung simpangan dari fungsi sinus dan garis lurus tersebut.

SPECT Instrument :

• The “gamma camera” is a 2-D array of detectors
• One or more gamma cameras are used to capture 2-D projections at multiple angles
• Use filtered back-projection to reconstruct 3-D image
• Actual sinograms appear “noisy” due to the fact that we don’t have enough photons
• Quantum-limited imaging

SOURCES FOR QC OF GAMMA CAMERA
• Point source
• Collimated line source
• Line source
• Flood source

Phantoms for QC of gamma cameras
• Bar phantom
• Slit phantom
• Orthogonal hole phantom
• Total performance phantom

2. Gamma atau Beta Counter
1. Multi Well
2. Automatic and QC analysis
3. ECG Synchronizer (ElectroCardioGraph)
1. Automatic Synchronizer dgn Kamera Gamma
2. Dilengkapi Lead Standar
3. Treadmill/ergocycle, Automatic, 12 lead
Quality control
• MotionThereisnoevidenceofpatientmotion.
• AlignmentThealignmentisverygood.
• Count Increase The myocardial max counts increases in the stress study as expected.
• Normalization Both studies are normalized to the portion within the myocardium with the highest uptake.
• Extra-Cardiac Activity --There is no significant extra cardiac activity.
Soft tissue attenuation– minimized7. Protocol consistency

4. Processing Box (Hot cell)
5. Alat Pengukur Radioaktivitas
• Kepekaan satuan micro dan millicurie
• Dapat Mengukur Tc-99m dan I-131
• Mengukur radionuklida pemancar beta

6. Gamma Probe
Minimal untuk radionuklida Tc-99m dan I-131
7. Alat Proteksi Radiasi:
1. Surveymeter
2. Detektor Kontaminasi
3. Monitor perorangan (film badge atau TLD)
4. Perisai radiasi tabung suntik ukuran spuit 1ml ,3 ml
5. Kontainer berperisai radiasi
6. Apron seluruh badan
7. Sarung tangan Pb
8. Kacamata PB
8. Shielding

Uji Pesawat Sinar – X Pada Fasilitas Radiodiagnostik

2011-03-25T00:35:00.003+07:00

Oleh : Tris Budiyono, ST

Pemanfaatan Sinar - X di radiodiagnostik adalah sebagai penegak diagnosa suatu kelainan atau penyakit. Kualitas citra yang baik merupakan syarat mutlak faktor keselamatan radiasi harus selalu dijaga. Setiap fasilitas harus mengembangkan program QA – QC, untuk menghasilkan kualitas diagnostik yang konsisten tinggi dengan biaya dan penerimaan dosis serendah mungkin. (QA) merupakan program jaminan kualitas termasuk prosedur administrasi, protokol, dan kendali kualitas. (QC) merupakan serangkaian prosedur & pengujian.

· Alat baru - acceptance test

· Maintenance - periodik test

· Perbaikan - korektive

Keuntungan dari pengujian tersebut adalah :

· Diperolehnya data yang terukur tentang kinerja suatu peralatan,

Data awal (acceptance test) digunakan sebagai acuan pengukuran kepatuhan (compliance test) periodik berikutnya,
Mengetahui konsistensi dan penurunan fungsi peralatan,
Penyimpangan secara dini dapat diketahui,
Segera dapat dilakukan perbaikan sebelum kerusakan yang lebih parah,
Tingkat keselamatan dan keamanan selalu diketahui.

Sedangkan kendalanya antara lain, yaitu :

· Belum menjadi kebiasaan dan budaya kerja,

Tidak tersedianya peralatan uji,
Kemampuan SDM tidak merata.

Tanggung jawab institusi untuk melaksanakan QA-QC. Acceptance test yang bertanggung jawab adalah fisika medik/ instrumentasi medik/ Fisika Kesehatan, sedangkan QC harian non dosimetrik yang bertanggung jawab adalah radiograf. Namun sebaiknya dilakukan dalam team work secara terorganisasi agar hasilnya lebih baik.

Frekuensi QC

Acceptance test : Instalasi Baru kesesuaian dengan spesifikasi

· Pengujian : mekanik, safety, imejing, dosimetry

· Dokumentasi untuk referensi selanjutnya

Periodik (harian, mingguan,...tahunan)
Kepatuhan terhadap nilai referensi & toleransi standard
Rekomendasi frekuensi pengujian bisa berbeda - beda, prinsipnya semakin menurun kualitas harus dilakukan dg frekuensi lebih sering.
Kata Kunci:Radiografer: QC Imejing (parameter non dosimetry)

QC Pesawat Sinar – X Harian

· Paling penting sebagai deteksi awal adanya gangguan,

· Meliputi:

o Inspeksi visual, indikator & mekanik,

o Prosedur Warm up,

· Prosedur:

o Lakukan sesuai manual operasi pabrikan,

o Bila tidak ada,

o Tutup pintu & pastikan tidak ada personil,

o Pilih fokus besar, kondisi 70 kVp – 100 mA – 2.0 detik ,

o Amati fungsi semua indikator,

o Paparan dilakukan tiga kali dengan jeda 10 detik,

o Bila ada kecurigaan tulis di log book dan laporkan teknisi.

QC Pesawat Sinar - X Periodik

Generator & tabung sinar-x, Meliputi:

Akurasi tegangan tabung (kVp),
Kestabilan output,
Linearitas keluaran (mR/mAs),
Waktu paparan,
Filtrasi dan kualitas radiasi,
Kebocoran tabung,
Ukuran fokus efektif,
Light beam collimator alignment,

AEC, kendali paparan otomatis meliputi:

Konsistensi kehitaman radiograf (densitas optik),
Konsistensi DO terhadap posisi chember,
Konsistwensi DO terhadap perubahan tegangan tabung (kV),
Konsistwensi DO terhadap perubahan ketebalan pasien.

Akurasi tegangan tabung (kVp

Alat : Non invasif kVp meter/ penetrameter elektronik, Cara :

· Set jarak 100 cm dari fokus atau seperti yg disebutkan pada manualnya

· set ~ 20 mAs

· Ukur pada: kVp terendah, 60 kVp, 80 kVp,tertinggi.

Toleransi : Selisih nilai pengukuran dan nilai yg diatur <>

Linearitas keluaran (mA/mAs

Tujuan : mengetahui linearitas output

Alat : dosemeter dan filtrasi minimal 2.0 mm Al

Method :

· Pengujian pada 80 kV variasi mA.s

· set : ~ 10 mAs - ~ 400 mAs

· Ukur paparan dalam mR

· Hitung nilai laju paparan (mR/mAs)

· variasi <>

Akurasi waktu paparan (secon)

Tujuan : mengetahui akurasi waktu paparan radiasi

Cara :

· Penetrameter dgn display waktu paparan (Spining top terbatas pada pesawat frekuensi rendah)

· Pengujian pada 0.05 sec – 1.0 sec

· Dilakukan untuk masing masing ukuran fokus

· Toleransi :

§ t 20 ms ~ 20%

§ 20 ms <> ~ 10%

§ t >50 ms ~ 5%

Akurasi waktu paparan (secon)

Filtrasi (AL) & HVL

Tujuan : Memastikan penggunaan filter sesuai rekomendasinya

· <> : 0.5 mm AL

· 50 – 70 kVp : 1.5 mm Al

· > 70 kVp : 2.5 mm Al

Mammography : Mo, Rh, Rh sesuai kebutuhan

Kualitas Radiasi HVL (mm Al)

Alat : set absorber alumunium, dosemeter

Prosedur :

· Set up geometri penyinaran

· Ukur & catat bacaan dosemeter pada ketebalan absorber berbeda

· Plot nilai I/ I₀pada kertas semilog

· Tentukan nilai pada I/ / I₀= 0.5

· Carilah ketebalan absorber bersesuaian dengan I/ / I₀= 0.5

· Toleransi: bandingkan dengan nilai referensi minimal untuk tegangan tabung yang sesuai Pada 80 kV minimal HVL 2.3 mm Al.

kVp vs HVL minimum

kVp

100

110

120

125

HVL

mmAl

1.5

1.8

2.1

2.3

2.5

2.7

3.0

3.2

3.3

Kebocoran Tabung

Tujuan : mengetahui besarnya tingkat kebocoran tabung

Alat : dosemeter atau surveymeter

Prosedur :

· Set up geometri penyinaran

· Pengukuran paparan pada jarak 1 meter dari fokus

· Fokus : ditandai dengan marker bintik merah

· Toleransi:

· <>

· Dental unit <>

Ukuran focal spot (focus)

Tujuan : mengetahui ukuran focus efektif (metoda tak langsung)

Alat : star test pattern & holder, kaset-film slow screen.

Prosedur :

§ Set up geometri penyinaran

§ Pasang karton pada screen belakang menghindarkan efek cross over

§ Buat paparan radiografi pada star test pattern

§ Toleransi: 50% F M: magnifikasi

§ D : Ø bayangan obyek tampakabur

Fields Size & Collimator Alignment

Alat : alignment test tool, kawat siku pendek, atau coin logam, kaset-film

Prosedur :

· Set up alignment test tool dan Lapangan radiasi (A)

· Marker pada sudut atau margin cahaya kolimator & CP

· Buat paparan radiografi

· Paparan dengan lapangan lebih besar

· Proses film, tandai tepi dan pusat lapangan radiasi

· Toleransi: A & CP 2% SID

QC Dark Room & Film Storage

· Harian: sensitometri

· Periodik meliputi:

§ Kebocoran kamar gelap

§ Safelightkamar gelap

§ Temperatur optimum pembangkitan

§ Sistem penyimpanan film dan chemical

Film – Screen-Kaset

meliputi :

· Kurva kharakteristik

· Kontak film screen

· Sensitivitas screen

· Repeat/ reject analisis

Sensitometri

Tujuan : mengetahui konsistensi processing

Alat : sensitometer, densitometer, film

Method :

· Beri paparan dg sensitometer (alternatrif: step wedge)

· Proses film

· Pengukuran DO

· Toleransi: Konsistensi DO ±1 ste

Safelight

Tujuan : mengetahui kualitas safelight

Alat : timer, film, densitometer

Method :

· Beri paparan ±1.0 DO (sinar-x or cahaya lampu)

· Matikan safelight

· Tutup ½ permukaan film dengan karton

· Papar 2 menit safelight

· Proses film ukur DO pada dua area

· Toleransi: perbedaan <>.

Kontak film – screen

Tujuan : mengetahui kualitas kontak film-screen

Alat : brass/copper mesh screen, kaset-film, viewer.

Method :

· Loading film – kaset tunggu 5 menit

· radiografi mesh screen (sebaiknya diapit akrilik tipis)

· 50 kV 5 -10 mAs (1.5 – 2.0 DO)

· Proses film

· Periksa pada viewer ± 2 - 3 meter

· Toleransi: Bercak hot spot Ø 2 cm

QC viewer & ruang baca foto

Meliputi:

· Tingkat kecerahan viewer

· 1500 – 2500 cd/ m²

· 3000 cd/ m² (mammography)

· Toleransi : dev max <>

· Penggantian lampu : bersamaan dalam type & warna yg sama.

· Homogenitas iluminator

· Warna homogen, bersih, cahaya tidak berkedip

· Lampu ruang baca <>

QC asesories lain

Grid anti scatered meliputi:

· Grid artefak

· Contrast improvement factor

· Moving grid

QC pesawat sinar-x mamografi

Meliputi:

· Ukuran fokus

· Keluaran tabuing

· Tegangan tabung

· Daya kompresi

· Resolusi

Ukuran fokus pesawat sinar-x mamografi (khusus)

· Kharakteristik obyek : beda penyerapan radiasi rendah (homogen)

· Dikehendaki citra dengan ketajaman dan kontras maksimal untuk deteksi dini keganasan

· Ukuran fokus efektif <>

Cara:

· Pemeriksaan dokumen spec.

· Uji tidak langsung : star test pattern

Daya kompresi pesawat sinar-x mamografi

Tool : Compression test device dan Bola tenis

Prosedur : Lakukan kompresi, Ukur besar tekanan maksimum

Toleransi : <>pengulangan <>

Repeat/ reject analisis

· Pengumpulan film ditolak Cacat, artefak, salah ID, informasi diagnostik kurang, dll

· Pengelompokkan berdasarkan penyebab

· Hitung sebagai % dari total penggunaan film

· Toleransi: <>

· Sebelum pengulangan perlu dilakukan analisa mendalam tentang sebab kerusakan sehingga tidak terjadi koreksi ganda.

Lead apron ,glove, gonad, tyroid integrity check

· Prosedur fluoroskopi, bagian yang rusak lebih terang dari sekitarnya.

· Bila curiga ada area yg bocor, lakukan radiografi

· Bagian yg rusak lebih hitam pada radiograf.

· Toleransi: ----

QC pesawat CT scanner

Meliputi:

· Akurasi CT Number

· Uniformity CT Number

· Linearitas CT Number

· Akurasi pengukuran jarak

· Akurasi permuukaan meja pasien (Table top)

· Deteksi low contras

· Resolusi spasial

· CTDI & DLP

Noise & Field Uniformity Axial Scan

· Std. Dev. Central ROI <>

· Max difference between peripheral and central ROI’s < +/- 5 HU

CT Number Linearity

Contrast Linearity : Water 0+/- 4, Polyethylene -75+/-15, Teflon 1017+/-51, Lexan 116+/-15, Acrylic 140 +/-15

Tabel 2. Batas toleransi untuk pengujian pesawat sinar-X radiodiagnostik di Unit Fisika Medik – LKKL – PTKMR

Dari My Pictures

KERANGKA KEBIJAKAN DAN GAGASAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH

2011-03-24T19:40:00.001+07:00

Oleh : H.M Zuhrif Hudaya,ST

Anggota Dewan DPRD Kota Yogyakarta

Kita ketahui bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam bidang kesehatan. Dimana seluruh kebijakan dan anggaran yang berhubungan dengan kesehatan diserahkan kepada pemerintah daerah. Demikian halnya dengan urusan perizinan juga menjadi wewenang dari pemerintah daerah.

Akselerasi kebijakan kesehatan yang berhubungan dengan :

1. Otonomi daerah

· Delegasi pengelolaan kesehatan kepada daerah

· Kebjakan dan anggaran kesehatan menjadi anggung jawab pemerintah daerah

2. Reformasi peroganisasian kesehatan

· System manajemen di layanan organisasi pemerintah (RSUD dan Puskesmas) : direktur RS atau Puskesmas terbuka untuk semua tenaga kesehatan yang kapalebel

· Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas :

a. Tidak hanya memberikan tindakan dasar atau darurat

b. Penambahan layanan seperti radiologi atau rawat inap

Problem Dasar Kesehatan

a. Pembiayaan

· Support dana kesehatan untuk keluarga miskin melalui skema universal insurance

· Insurance system yang cepat dan mudah

· Kesadaran dan kemampuan akses masyarakat atas asuransi masih rendah

b. Kualitas SDM

· Perizinan tenaga dan praktek swasta

· Zero complain, zero mal praktek

c. Layanan

· Keseimbangan tenaga kesehatan dengan penduduk (family medis)

· Manajemen pengelolaan layanan terutama milik pemerintah (public service)

Health Intermediate Concept

1. Biaya kesehatan

2. Manajemen layanan

3. SDM professional

Kerangka kebijakan Jogja

· Meningkatkan anggaran kesehatan dan asransi kesehatan

- Harus mampu mengcover seluruh masyarakat

· Meningkatkan fasillitas dan kualitas layanan kesehatan

- Peningkatan kualitas fisik dan fasilitas Puskesmas (bangunan dan kapasitas penanganan)

- Rasionalisasi retribusi kesehatan

· Menata profesionalisme tenaga kesehatan

- Pengaturan praktek swasta dan profesi kesehatan

- Target : perlindungan kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan

Produk Kebijakan Pemerintah Kota

1. Legislasi

Merupakan bentuk Peraturan Daerah

- Perda 8 tahun 2008 tentang izin Penyelenggaraan Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

- Perda 11 dan 12 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

- Masih dalam pembahasan : Raperda Jamkesmas

2. Budgeting

Merupakan pembahasan tentang dana kesehatan dalam APBD

- Alokasi anggaran sebesar 10-13% dari APBD dalam 4 tahun terakhir (2011 sebesar 115 M)

- Peringkat kedua setelah anggaran pendidikan

- Anggaran Jamkesda sebesar 14 M (2011)

Fasilitas Kesehatan

• Layanan kesehatan pemerintah :

– 1 RSUD, 18 Puskemas (3 Rawat Inap) dan 11 Pustu

– Khusus : Rumah Pemulihan Gizi Balita, Balai Rehabilitasi Narkoba, Mobil YES 118

• Kebijakan kesehatan

– Dokter keluarga per kelurahan

• 1 orang dokter per kelurahahan,

• Ditingkatkan menjadi 1 doker per 1.000 KK

– Pembiayaan kesehatan :

• Jamkesda

• UPTD untuk pengelolaan Jamkesda

Gagasan Kebijakan Kesehatan

• Pengelolaan Jamkesda

– Implementasi bertahap untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat

– 3 tahun pertama dicover penuh (untuk stimulan), selanjutnya iur bayar

• Profesionalisme pengelolaan layanan kesehatan

– Manajemen berbasis kapasitas profesionalisme bukan profesi

– Kesetaraan status antar profesi tenaga kesehatan

• Integrasi konsep pembiayaan dg kualitas layanan

– Jamkesda dipadukan dengan dokter keluarga

– Target : penurunan biaya preventif dibandingkan kuratif

KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI RADIOGRAFER

2011-03-24T19:08:00.002+07:00

Oleh : H.Abdul Gamal S,SKM,M.KKK

Ketua PP PARI

Kewajiban untuk meningkatkan pelayanan sangat berhubungan erat dengan kode etik dan standar profesi seorang pekerja. Dimana keduanya itu merupakan infestasi besar dalam pelayanan kesehatan.

Dimana kita ketahui bahwa setiap profesi harus berdasarkan pada 4 hal, yaitu :

1. Kode etik

2. Standar profesi

3. Standar pelayanan kesehatan

4. Standar prosedur operasional

UU RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 1 ayat 10

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasal 45 ayat 3

Penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan dengan pembiayaan.

Pasal 50

Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill dan professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Standar prosedur oprasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

Pasal 52

Hak seorang pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran,yaitu :

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

c. Mandapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

d. Menolak tindakan medis

e. Mendapatkan isi rekam medis

Pasal 53

Kewajiban seorang pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, yaitu :

a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi

c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di srana pelayanan kesehatan

d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Pasal 78

Setiap orang yang denagn sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yan bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 1

Ayat 1 : Keseahatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis

Ayat 6 : tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keeimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 5 ayat 2

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 23

ayat 1 : Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Ayat 2 : Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Ayat 3 : dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Ayat 4 : selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

Pasal 24 ayat 2

Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi

Pasal 27

Ayat 1 : tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Ayat 2 : tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 58 ayat 1

Setiap orang berhak menuntut gantu rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

UU RI No.44 Tahun 2009 tentang RUmah Sakit

Pasal 1

Ayat 3 : Pelayanan kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehsatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.

Ayat 4 : pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak lansung di Rumah sakit

Pasal 2

Rumah sakit diselenggarakan berasakan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 13

ayat 2 : Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3 : setiap tenaga kesehatan yang bekerja dirumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghoramti hak pasien dan mengutamakan keselamatn pasien.

Pasal 29 ayat 1

Kewajiban rumah sakit :

· Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan

· Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien

· Menghormati dan melindungi hak-hak pasien

KEPMENKES RI No.375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer

Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit pelayanan kesehatan.

Tugas dan tangung jawab Radiografer

1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imejing termasuk kedokteran nuklir dan ultrasonografi (USG)

2. Melakukan teknik penyinaran radiasi pada radioterapi

3. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayan kesehatan bidang radiologi/radiografi sebatas kewenangan dan tanggun jawabnya.

4. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan poteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi

5. Melakukan tindakan jaminan mutu peralatan radiografi

Fungsi standar kompetensi radiographer, yaitu :

· Sebagai pelaksana

· Sebagai pengelola

· Sebagai pendidik dan pembimbing

· Sebagai peneliti

· Sebagai entrepreneur

Kompetensi untuk Fungsi Pelaksana

1. Kelompok Unit Kompetensi Radiodiagnostik Konvensional

2. Kelompok Unit Kompetensi Imejing CT Scan

3. Kelompok Unit Kompetensi Imejing MRI

4. Kelompok Unit Kompetensi Imejing USG

5. Kelompok Unit Kompetensi Bidang Radioterapi

6. Kelompok Unit Kompetensi Bidang Kedokteran Nuklir

Kelompok Unit Kmpetensi Radiodiagnostik Konvensional

1. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Alat Gerak Atas (Ext. Superior);

2. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Alat Gerak Bawah (Ext. Inferior);

3. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Perut / Abdomen;

4. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Dada / Thorax;

5. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Belakang / Columna Vertebralis;

6. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Kepala / Schedel;

7. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Wajah / Facial Bone;

8. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Panggul / Pelvis

9. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Bone Survey

10. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Gigi Geligi dan Panoramic;

11. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Pernapasan / Tr. Respiratorius;

12. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Pencernaan / Tr. Digestifus;

13. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Perkencingan / Tr. Urinarius;

14. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Reproduksi / Tr. Genitalia;

15. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Persyarafan / Tr. Neurologis;

16. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Hormon / Tr. Billiaris;

17. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Pembuluh Darah Arteri / Arteriografi;

18. Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Pembuluh Darah Vena / Venografi

Kelompok Unit Kompetensi Imejing CT Scan

1. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala / otak.

2. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan sinus paranasal.

3. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan nasopharynk.

4. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan orbita.

5. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan leher.

6. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan abdomen.

7. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan thorax.

8. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan tulang belakang.

9. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan pelvis.

10. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan alat gerak atas.

11. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan alat gerak bawah.

Kelompok Unit Kompetensi Imejing MRI

1. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala.

2. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan otak.

3. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan leher.

4. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan mediastinum

5. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan thorax.

6. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan abdomen.

7. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan tulang belakang.

8. Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan muskuloskeletal.

Kelompok Unit Kompetensi Imejing USG

1. Unit kompetensi melaksanakan scanning liver.

2. Unit kompetensi melaksanakan scanning empedu.

3. Unit kompetensi melaksanakan scanning ginjal.

4. Unit kompetensi melaksanakan scanning pankreas.

5. Unit kompetensi melaksanakan scanning limpa.

6. Unit kompetensi melaksanakan scanning aorta abdominalis.

7. Unit kompetensi melaksanakan scanning vena cava inferior.

8. Unit kompetensi melaksanakan scanning pelvis.

9. Unit kompetensi melaksanakan scanning obstetric.

10. Unit kompetensi melaksanakan scanning payudara.

11. Unit kompetensi melaksanakan scanning thyroid

12. Unit kompetensi melaksanakan scanning scorotom.

13. Unit kompetensi melaksanakan scanning Neonatal.

14. Unit kompetensi melaksanakan scanning Appendix

Kelompok Unit Kompetensi Bidang Radioterapi

1. Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi eksterna.

2. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi kuratif.

3. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi paliatif.

4. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi pra-bedah.

5. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi pasca bedah.

6. Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi interna.

7. Unit kompetensi melaksanakan teknik afterloading.

8. Unit kompetensi melaksanakan teknik intra caviter.

9. Unit kompetensi melaksanakan teknik implantasi.

10. Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi sistemic.

11. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi total body irradiation.

12. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi hemi body.

13. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi steriotactic.

14. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi total skin irradiation.

15. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi intra operative.

16. Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi IMRT.

Kompetensi Untuk Fungsi kewirausahaan

Unit kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan di bidang radiografi & imejing (CT Scan, MRI, dan USG), adioterapi dan kedoteran nuklir.

PERATURAN MENKES RI N0.780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Pasal 9

Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dkter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Pasal 15

Ayat 1 : pelayanan radioterapi hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis

Ayat 2 : pelayan radioterapiharus memperhatikan penempatan peralatan radioterapi untuk menjamin system rujukan di suatu wilayah propinsi tertentu

Ayat 3 : jaminan sebagaiman dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi bersama organisasi profesi terkait dalam melakukan pemetaan sumber daya manusia dan peralatan yang ada.

Pasal 22

Pelayanan kedokteran nuklir hanya dapa dilakukan atas permntan tertulis dengan keterangan klinis yan jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

Kode Etik Radiografer

Kewajiban umum

Setiap Radiografer dalam melaksanakan pekerjaan profesinya:

Tidak dibenarkan membeda-bedakan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik serta status sosial kliennya.

1. Selalu berpedoman pada standar profesi.

2. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dipengaruhi pertimbangan keuntungan pribadi.

3. Selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik serta standar profesi Radiografer

Kewajiban terhadap Profesi

Setiap radiografer :

1. Harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik profesi.

2. Hanya melakukan pekerjaan Radiografi & Imejing (CT Scan, MRI, USG), Radioterapi dan Kedokteran Nuklir atas permintaan dokter tanpa meninggalkan prosedur yang telah digariskan.

3. Tidak dibenarkan menyuruh orang lain yang bukan ahlinya untuk melakukan pekerjaan Radiografi & Imejing (CT Scan, MRI, USG), Radioterapi dan Kedokteran Nuklir.

4. Tidak dibenarkan menentukan diagnosa Radiologi.

Kewajiban terhadap Pasien

Setiap Radiografer dalam melaksanakan pekerjaan profesi :

1. Senantiasa memelihara suasana dan lingkungan dengan menghayati nilai–nilai budaya, adat istiadat, agama dari penderita, keluarga penderita dan masyarakat.

2. Wajib dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan terbaik.

3. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui baik hasil pekerjaan profesi maupun dari bidang lainnya tentang keadaan pasien.

4. Wajib melaksanakan peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam bidang kesehatan.

5. Demi kepentingan penderita setiap saat bekerja sama dengan Ahli lain yang terkait dan melaksanakan tugas secara cepat, tepat dan terhormat serta percaya diri akan kemampuan profesinya.

6. Wajib membina hubungan kerja yang baik antara profesinya dengan profesi lain demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat

Kewajiban terhadap Diri sendiri

Setiap Radiografer :

1. Harus menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya baik terhadap bahaya radiasi maupun terhadap penyakit.

2. Senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan jalan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat

Perlindungan Profesi Radiografer ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan bidang Kesehatan

2011-03-23T07:22:00.002+07:00

Oleh :Edy Susanto, S.H.,S.Si.,M.Kes

Era global ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan pencitraan diagnostic yang semakin pesat, persaingan kompetitor penyedian layanan jasa yang semakin meningkat serta tuntutan pemakai jasa yang semakin meningkat pula. Sering kita mendengar tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan.

Disisi lain era global juga menuntut profesionalisme setiap anggota profesi, termasuk didalamnya radiografer dalam memberikan pelayanan penunjang medik dalam upaya menegakkan diagnosa, dimana kebutuhan akan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut meningkat baik kualitas maupun keterjangkauannya. Kondisi masyarakat yang makin kritis serta sadar akan hukum mendorong Radiografer harus mampu memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan yang secara legal dapat memberikan perlindungan bagi profesi radiographer sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan profesi radiographer meliputi :

1. UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

5. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. PP 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif

7. PP 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

8. PP 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

9. Permenkes 161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

10. Permenkes 357 tahun 2006 tentang Registrasi dan izin kerja radiografer

11. Permenkes 780 tahun 2008 tentang Penyelenggara Pelayanan Radiologi

12. Kepmenkes 375 tahun 2007 tentang Standar Profesi Radiografer (didalamnya ada Kode Etik Radiografer)

13. Kepmenkes 1014 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan

14. Kepmenkes 410 tahun 2010 tentang Perubahan atas Kepmenkes 1014 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan

15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 700/Menkes/SK/V/2003 tentang Jabatan Fungsional Radiografer.

16. Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 tertanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

Standar Profesi Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan Pasal 21 menjelaskan bahwa :

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Dalam menetapkan standar profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari para ahli di bidang kesehatan dan/atau yang mewakili ikatan profesi tenaga kesehatan

Kemudian pada pasal 22 disebutkan bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;

b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;

c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis.

Tiga Pilar Utama Radiografer sebagai profesi:

1. Standar Pendidikan

a. UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : standar pendidikan (psl 35)

b. PP No 19 th 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

1) Standar Isi (psl 5)

2) Standar Proses (psl 19 sd 24)

3) Standar Kompetensi lulusan (psl 25 sd 27)

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (psl 28 sd 41)

5) Standar Sarana dan Prasarana (psl 42 sd 48

6) Standar Pengelolaan

7) Standar Pembiayaan

8) Standar Penilaian Pendidikan

c. Kurikulum Nasional

2. Standar Pelayanan Radiologi

a. Kepmenkes 1014 th 2008, tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan

b. Kepmenkes 410 th 2010, tentang Perubahan atas Kepmenkes 1014 th 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan

3. Standar Profesi dan Kode Etik Profesi

a. Permenkes 357 th 2006 tentang Registrasi dan izin kerja radiographer

b. Kepmenkes 375 th 2007 tentang Standar Profesi Radiografer (di dalamnya ada Kode Etik Radiografer)

c. Permenkes 161 th 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Perlindungan Profesi Radiografer ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan (Hukum dan Profesi)

Perlindungan Hukum

PP RI no 32 tahun 1996 pasal 24 menyebutkan Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Sementara itu dalam UU no 36 tahun 2009 pasal 27 disebutkan. tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya Perlindungan Hukum diperlukan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan unit kerja, pasien, keluarga pasien, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan 'yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia

Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Regulasi dan Perlindungan Hukum

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukumdalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 27 ayat (1)
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. (PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 24 : 1)
Hak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya (SE Dirjen pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504 tertanggal 10 Juni 1997)

Standar Profesi ( UU RI no 44 tahun 2009)

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi ( Penjelasan UU RI no 44 tahun 2009 pasal 13 ayat 3). Secara lebih rinci yang dimaksud standar profesi adalah sebagai berikut :

1. Kriteria kemampuan professional (knowledge, skill, attitude) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Sebagai pedoman bagi anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesionalnya

3. Dikukuhkan melalui peraturan ataupun ketetapan pemerintah

Undang-undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum (Pasal 22 : 1)

2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (Pasal 23 : 2)

3. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 24 : 1)

4. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ORGANISASI PROFESI. (Pasal 24 : 2)

PP RI no 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

1. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan (Pasal 21 : 1)

2. Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri (Pasal 21 : 2)

3. Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai standar profesi …. dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Pasal 35)

Ancaman Pidana

a. UU 10 tahun 1997, tentang Ketenaga Nukliran

Pasal 19

(1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin

(2) Persyaratan utk memperoleh izin sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur uleh badan pengawas (Bapeten)

Penjelasan pasal 19

(1) Mengingat peranannya dapat menentukan aman atau tidaknya pengoperasian dan pemanfaatan sumber radiasi, maka untuk mendapatkan izin, maka petugas tersebut harus menjalani pengujian untuk mebuktikan kualifikasinya.

(2) Yang dimaksud dengan prtugas tertentu adalah antara lain : Ahli Radiografi, Operator Radiografi, Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Dosimetri, dan Petugas Perawatan

Pasal 42 (Ketentuan Pidana)

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta

(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan

b. PP 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan (Pasal 21 : 1)

(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri (Pasal 21 : 2)

(3) Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai standar profesi …. dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Pasal 35)

Upaya perlindungan hukum bila terjadi kelalaian tenaga kesehatan

Untuk menyatakan bahwa sudah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian kepada pasien, maka terlebih dahulu untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian setidaknya disana harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Ada pelanggaran pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien. Pelaksanaan kewajiban ini tentu harus mengacu kepada keahlian dan kewenangan tenaga kesehatan.

2. Adanya standar pelayanan yang dijadikan acuan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan dan adanya pelanggaran terhadap standar pelayanan tersebut.

3. Adanya kerugian yang diderita pasien dan untuk itu dia bisa menuntut pertanggung jawaban hukum dari tenaga kesehatan.

4. Adanya korelasi antara kesalahan dengan akibat yang ditimbulkan.

Ke-empat unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi seperti korelasi antara tindakan dengan akibat maka tidak bisa tenaga kesehatan dimintai pertanggung jawabannya. Kalau terbukti tenaga kesehatan melakukan kelalaian maka bentuk pertanggung jawaban tenaga kesehatan bisa secara, pedata, pidana dan administratif ataupun etik.

Selama tenaga kesehatan bekerja sesuai standar kode etik profesi dan pelayanan kesehatan, serta SOP, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan mungkin dapat dikriminalisasi berarti dia dianggap profesional dalam bekerja. Pasal 29 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 itu berbunyi, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Mekanisme mediasi itu merupakan pilihan penyelesaian sengketa (nonlitigasi). Pasalnya, seseorang dimungkinkan menempuh jalur hukum lain (litigasi) misalnya melalui jalur perdata berupa gugatan ganti kerugian. Terlebih, Pasal 46 UU Rumah Sakit menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya. Inilah solusi yang diberikan undang-undang jika terjadi kelalaian.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA

2011-03-22T21:26:00.008+07:00

Oleh SUHARYANA, SKM, M.Kes
Kepala Bagian Pengawasan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Propinsi DI Yogyakarta

Perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja sudah dimulai sejak terbentuknya dan berdirinya negara Indonesia, terbukti pada UUD tahun 1945. Seiring dalam perkembangan sektor usaha dimana selalu terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu di satu pihak, pengusaha menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dan dilain pihak tenaga kerja menginginkan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu,perlu campur tangan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali.
Dalam UU no. 23 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk mendapakan perlindungan :
Keselamatan & kesehatan kerja
Moral dan Kesusilaan
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Waktu Kerja
Waktu kerja di Indonesia pada dasarnya ada 2 yang tertuang pada pasal 77 ayat (2) :
7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
Waktu Istirahat yang tertuang dalam pasal 79 ayat (1) dan (2) :
Pasal 79 (1) wajib memberi waktu istirahat & cuti kepada pekerja
Pasal 79 (2):
Istirahat antara jam kerja yaitu minimal ½ jam
Istirahat mingguan : 1 hari untuk 6 hari kerja smg dan 2 hari untuk 5 hari kerja smg
Istirahat Tahunan: sekurang-kurangnya 12 hr kerja
Istirahat Panjang: sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan ke 8.
Waktu istirahat juga tertuang dalam pasal :
Pasal 81 ayat (1), tidak wajib bekerja pada hari I & II waktu haid
Pasal 82 ayat (1), Istirahat hamil & melahirkan
Pasal 82 ayat (2) Istirahat gugur kandung
Pasal 83 kesempatan menyusui
Pasal 85 Tidak wajib bekerja pada hari libur resmi

Adapun UU tentang penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang tertuang dalam pasal 78 (1) & (2):
(1) Harus memenuhi syarat ada persetujuan & paling banyak 3 jam sehari & 14 jam seminggu
(2) Wajib membayar upah lembur

Perlindungan Pekerja Perempuan
Perlindungan pekerja perempuan menyatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari diatas jam 23.00 yang berusia kurang dari 18 tahun dan yang hamil yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kandungan dan dirinya.
Pengusaha yang memperkerjakan buruh perempuan pada malam hari dari jam 23.00 sampai dengan 05.00, berkewajiban untuk memberikan makanan & minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan & keamanan serta menyediakan fasilitas antar jemput.

Kebijakan Pengupahan
Upah minimum
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur atas pertimbangan dan usulan DPD. Bagi pengusaha tidak boleh membayar upah pekerja kurang dari ketentuan atau kurang dari upah minimum. Apabila komponen upah terdiri dari upah pokok dan dan tunjangan tetap, maka upah pokok minimal 75 % dan tunjangan tetap maksimal 25%.

Upah lembur
Pada dasarnya ada 2 prinsip dalam perhitungannya :
Dasar perhitungan upah lembur yang diberlakukan untuk mengitung upah 1 bulan, yaitu :
100% untuk upah pokok dan tunjangan tetap.
Apabila ada komponen yang tidak ada tambahannya,maka dihitung :
75% X jumlah keseluruhan upah.
Upah satu jam
Dapat dihitung dengan rumus : 1/1 × Upah perbulan
Kemudian menghitung upah lembur kerja pada hari biasa, pada jam pertama yaitu = 11⁄2 × Upah sejam, kemudian jam kedua dan seterusnya 2 x upah sejam.
Apabila dilakukan pada hari libur resmi maka upah lembur dihitung setiap jam di kalikan 2 mulai dari 7 jam keatas.
Upah tidak Masuk Kerja karena berhalangan
Bahwa ada asas pekerjaan, yang menyebutkan bahwa tidak ada pekerjaan tidak ada upah. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu berhalangan karena menikah, menikahkan anak, acara khitanan anak, dan keluarga ada yang meninggal.
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
Upah karena menjalankan waktu istirahat (cuti)
Bentuk dan cara pembayaran upah (perbulanan)
Denda dan potongan upah
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
Struktur dan skala pengupahan proporsional
Upah dan pembayaran pesangon
Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Suatu pekerjaan itu akan dikatakan layak untuk manusia apabila aspek K3 terpenuhi. Telah disebutkan UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 86 bahwa Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
Keselamatan dan kesehatan kerja;
Moral dan kesusilaan;
Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Dan Pasal 87 ayat (1) bahwa :
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
UU NO. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Pasal 8 :
Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK sebelum diterima. Bertujuan agar pengusaha mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai derajat kesehatan yang optimal serta memastikan pekerja tidak mempunyai penyakit menular.
Berkala ® (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1982)
Bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan dan untuk mengetahui secara dini apakah ada pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja.
Pasal 9 :
Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan ® Tenaga Kerja baru
Dinyatakan mampu dan memahami ® pekerja
Pengurus wajib ® pembinaan
Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan ® Tenag Kerja baru
Dinyatakan mampu dan memahami ® pekerja
Pengurus wajib ® pembinaan
Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
Pasal 12 HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan.
3. Pasal 14, Kewajiban Pengurus
Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksananya)
Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
Menyediakan APD secara cuma-cuma
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pada pasal 99 disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
DASAR HUKUM :
Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Permenaker Nomor Per-05/Men/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi :
Jaminan kecelakaan kerja, upaya untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh sakit, kematian, atau cacat karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Jaminan kematian, upaya untuk meringankan beban keluarga yang meninggal dunia baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan uang.
3. Jaminan hari tua, upaya untuk memberikan kepastan penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan.
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan, upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan.
F. Pembuatan PKWT (Perjanjian Kerja dalam Waktu Tertentu)
PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,atau produk tambahan yang masih dalam percobaban atau penjajakan.
(pasal 59 ayat 1 UU No 13 Thn 2003).
PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. (Pasal 57 ayat 1 UU No 13 Thn 2003).
3. PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan pasal 57 ayat 1 dinyatakan sebagai PKWTT dan PKWT yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. (Pasal 57 ayat 2 UU No 13 Thn 2003 jo pasal 15 ayat 1 Kepmenakertrans No. 100/2004).
4. PKWT tidak dapat mempersyaratkan masa percobaan kerja, dalam hal dipersyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja tersebut batal demi hokum. (Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 UU No 13 Thn 2003).

Dari Kotak Taruh

Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Praktek Radiografer Indonesia Dinas Kesehatan Provinsi DIY

2011-03-22T01:05:00.005+07:00

Oleh : Drs. Elvy Effendi, Apt
Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta

Tugas Depkes (BPPSDMK) sesuai PP 38 tentang pembagian wewenang
1. Mengawal jumlah tenaga kesehatan
2. Mengawal jenis tenaga kesehatan
3. Mengawal mutu tenaga kesehatan
4. Mengawal penyebaran tenaga kesehatan

UUD 1945 Ps: 28 H ayat 1
”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia.
Arah Pembangunan Kesehatan (Perpres No. 7/2005)

Agenda: Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan peningkatan kualitas SDM sehingga akan tercipta suatu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

VISI KEMENKES: Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

MISI KEMENKES:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

KONDISI SAAT INI
1. Belum terpenuhinya kualitas Nakes
2. Nakes menjadi tanggung jawab KEMENKES, termasuk NAKES asing yang masuk ke wilayah NKRI
3. Untuk menjamin mutu lulusan setiap tenaga kesehatan, maka KEMENKES selaku user berhak mengawal mutu Nakes melalui SERTIFIKASI

PENGATURAN
Diperlukan, karena Nakes mempunyai spesifikasi tertentu & berhubungan dengan manusia dimana:
1. Kesehatan adalah hak asasi manusia
2. Kesehatan merupakan investasi
3. Kesalahan dalam pelayanan dapat berdampak kematian atau kecacatan yg bersifat tetap

HAK DAN KEWAJIBAN
Setiap orang berkewajiban:
1. Ikut mewujudkan kesmas yg setinggi2nya
2. Menghormati hak orang lain
3. Berperilaku hidup sehat
4. Menjaga kesehatan orang lain yg menjadi tanggung jawabnya
5. Ikut jaminan kesehatan

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
1. Upaya kesehatan publik yg merata dan terjangkau
2. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas
3. Ketersediaan sumber daya di bid kesehatan
4. Ketersediaan akses KIE dan Fasyankes
5. Pemberdayaan peran aktif masyarakat
6. Ketersediaan segala upaya kesehatan yg bermutu, aman, efisien dan terjangkau
7. Jamkesmas dalam SJSN

DASAR HUKUM
1.UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 21
-Ayat 1
Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan & pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyeenggaraan pelayanan kesehatan
-Ayat 2
Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
-Ayat 3
Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang
2.PP 32 th 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Pasal 4
- Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan
Pasal 21
- Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi
Pasal 24
- Perlindungan hukum diberikan kepada Nakes yg melakukan tugasnya sesuai standar profesi
3. PP 38 tahun 2007
- Pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
•Kebijakan Sertifikasi & Registrasi ada di Pusat
•Pelaksanaan Sertifikasi & Registrasi ada di Provinsi
•Proses Perizinan ada di Kabupaten / Kota

PEMBINAAN KEMENKES PADA OP

Profesi Kesehatan di Indonesia diharuskan memiliki standar profesi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996 pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan standar profesi itu harus ditetapkan oleh Menteri

PERSATUAN AHLI RADIOGRAFI INDONESIA (PARI)
Sertifikasi ada
Registrasi ada
Licensi ada
Pelayanan ada
Kompetensi ada
Pendidikan ada

RADIOFGRAFER

1. tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yarig berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit Pelayanan Kesehatan
2. tenaga kesehatan yang memberi kontribusi bidang radiografi dan imejing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. lebih banyak di dayagunakan dalam upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, utamanya pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan / sumber yang mengeluarkari radiasi pengion dan non pengion

Tugas dan tanggung jawab Radiografer:
1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imejing termasuk kedokteran nuklir dan ultra sonografi (USG)
2. Melakukan teknik penyinaran radiasi pada radioterapi.
3. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang radiologi / radiografi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya.
4. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi.
5. Melakukan tindakan Jaminan Mutu peralatan radiografi.
Kompetensi masih difokuskan pada pelayanan radiologi dibidang:
- radiodiagnostik,
- imejing,
- radioterapi dan
- kedokteran nuklir.

Standar Kompetensi Radiografer
1. penjabaran yang utuh dan cermat meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan Radiografer dalam rnenjalankan peran, fungsi dan kewenangannya sebagai Radiografer
2. kemampuan seorang Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pendidikan Radiografer yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Persatuan Ahli Radiografi Indonesia.
Pelaksanaan standar kompetensi Radiografer dijabarkan dalam struktur standar kompetensi sesuai dengan fungsi
a.Kompetensi untuk fungsi pelaksana,
b.Kompetensi untuk fungsi manajerial / pengelola.
c.Kompetensi untuk fungsi pendidik dan pembimbing.
d.Kompetensi untuk fungsi peneliti dan penyuluh.
e.Kompetensi untuk fungsi kewirausahaan/ enterpreneurship.
PROFESIONALISME NAKES MELALUI PROSES REGULASI

PELAKSANA REGISTRASI & UJI KOMPETENSI: MTKI dan MTKP Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010
UJI KOMPETENSI: suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi
REGISTRASI: pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya
SURAT TANDA REGISTRASI: bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada nakes yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
PROFESI YANG SUDAH MEMPUNYAI STANDAR PROFESI
1. Bidan 8. Perawat Gigi
2. Fisioterapi 9. Radiografer
3. Sanitarian 10.Refraksionis Optisien
4. Ahli Gizi 11.Ahli Farmasi
5. Analis Kesehatan 12.Terapis Wicara
6. Teknis Elektromedis 13.Perekam medis
7. Teknisi Gigi 14.Ortotis Prostetis
Yg sdg proses: Ortotis Prostetis, Fisikawan Medis, Perawat Anestesi,Akupunktur Terapis
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MTKI): lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
Terdiri atas 3 divisi
1. Divisi profesi
2. Divisi standarisasi
3. Divisi evaluasi

ANGGOTA MTKI
• Kementerian Kesehatan
• Perwakilan Organisasi Profesi
• Perwakilan Unsur Pendidikan

TUGAS, PERAN, FUNGSI MTKI
1.Membantu Menteri dlm menyusun kebijakan, strategi, & tata laksana registrasi
2.Melakukan upaya pengembangan mutu Nakes
3.Melakukan kaji banding mutu Nakes
4.Menyusun tata cara uji kompetensi, penguji, monitoring MTKP, & penatausahaan sertifikat uji kompetensi
5.Memberikan nomor registrasi Nakes
6.Menerbitkan & mencabut STR
7.Melakukan sosialisasi registrasi Nakes
8.Melakukan pembinaan & pengawasan penyelenggaraan registrasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

SEKRETARIAT
-Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas MTKI dengan kebijakan Pemerintah
-Penatausahaan STR
-Mengelola keuangan, kearsipan, personalia dan kerumahtanggaan MTKI
DIVISI PROFESI
-Memberikan masukan dalam pelaksanaan uji kompetensi yang meliputi mekanisme, materi, penguji dan tempat uji
-Menunjuk perwakilan anggota organisasi profesi untuk dicalonkan dalam penyelenggaraan uji kompetensi
DIVISI STANDARISASI
-Menyusun standar materi uji kompetensi
-Mengembangkan standar materi uji kompetensi
-Menyusun kriteria penguji
-Menyusun standar materi pelatihan tim penguji
-Menetapkan standar prosedur operasional uji kompetensi

DIVISI EVALUASI
-Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi
-Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

MTKP: lembaga yang melaksanakan uji kompetensi di daerah dalam rangka proses registrasi
Pendirian MTKP: Mengacu kepada Permenkes 161
* Keanggotaan MTKP ditetapkan oleh KaBadan PPSDMKes
* MTKP bertanggung jawab kpd KaBadan PPSDMKes melalui MTKI

ANGGOTA MTKP
1. Dinas Kesehatan
2. Perwakilan Organisasi Profesi

TUGAS, PERAN, FUNGSI MTKP:
1.Melakukan perekrutan calon peserta uji kompetensi
2.Meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan calon peserta uji kompetensi
3.Melaksanakan uji kompetensi
4.Menerbitkan sertifikat uji kompetensi
5.Memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan yg terakreditasi untuk melakukan pendidikan & pelatihan bagi peserta yg tidak lulus uji kompetensi
6.Melaksanakan kebijakan uji kompetensi
7.Melaksanakan pemantauan uji kompetensi
8.Mempublikasikan hasil uji kompetensi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI

DIVISI REGISTRASI
Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan mtki terkait proses registrasi
Menyiapkan proses registrasi
Mengajukan usulan STR kepada MTKI

DIVISI UJI
Melaksanakan uji kompetensi
Mengusulkan tempat uji kompetensi
Mengusulkan tim penguji
Menyusun jadwal uji kompetensi

DIVISI EVALUASI
Mengevaluasi proses uji kompetensi
Mengevaluasi proses awal sertifikasi sampai dengan pelaksanaan

TIM PENGUJI
Mengikuti Pelatihan Penguji
Memiliki Kompetensi sebagai Penguji
Memiliki Sertifikat Penguji dari MTKI atas nama Menteri

DALAM UU NO.29/2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DLM PASAL 50 (PENJELASAN)
Standar Profesi : Batasan kemampuan (Knowledge, Skill & Professional Attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pd masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi.
Kondisi Profesi saat ini :
• Resistensi Terhadap globalisasi
• Belum cukup pengalaman
• Profesi belum ada yang siap
• Komitmen nasional belum optimal
• Peraturan tentang TKA belum siap
Perlunya Standar Profesi :
• Sebagai acuan bagi organisasi profesi dalam pembinaan dan pengembangan anggotanya
• Sebagai acuan bagi pemerintah dan pihak- pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anggota profesi
• Sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi
Perlindungan Hukum bagi tenaga kesehatan:
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai stadar profesi tenaga kesehtan (PP 32/1996 pasal 24)
Perlindungan Hukum bagi masyarakat
(UU No. 29/2004 pasal 22)

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR PROFESI
• Penyusunan Kode Etik: sesuai dengan AD/ART OP
• Penyusunan Standar Kompetensi
1.Kajian tentang kebutuhan Standar Profesi
2. Studi Literatur/benchmarking ttg kompetensi profesi
3. Pembahasan & perumusan internal OP
4. Pembahasan dan perumusan dgn OP terkait langsung
5. Pembahasan dan perumusan dengan stakeholder terkait
6. Pengesahan oleh lembaga pengambil keputusan tertinggi OP

KESIMPULAN
1. Untuk menjamin mutu Nakes dilakukan Uji Kompetensi bagi para lulusan Nakes yg akan bekerja sesuai dg profesinya
2. Sertifikasi harus dilaksanakan guna menjaga kesinambungan mutu Nakes
3. Uji Kompetensi mendorong perubahan pendidikan Nakes, Saryankes & SDM Kes menuju profesionalisme & peningkatan mutu Yankes
4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan perlu didorong & ditingkatkan secara terus menerus
5. MTKP sebagai pelaksanan proses uji kompetensi di daerah mengacu kepada MTKI
6. Organisasi Profesi harus mendukung MTKI & MTKP
7. Perlu peran MTKI & MTKP dalam pengawasan mutu SDM Kes melalui pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka penapisan SDM yg sub standar menjadi terstandar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEMANFAATAN RADIASI SEBAGAI LANDASAN KESELAMATAN BEKERJA DI MEDAN RADIASI

2011-03-20T19:05:00.002+07:00

Oleh : Drs. Togap Marpaung, PGD

Pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan medik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sumber radiasi pengion yang dimaksud adalah zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Dari perspektif pengawasan keselamatan radiasi, penggunaan sumber radiasi pengion di bidang medik adalah fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) yang merupakan medan radiasi.

Dasar Hukum pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion diatur dalam :
• UU No.10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran
• PP No.33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
• PP NO.29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
• Peraturan kepala BAPETEN

UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1997
Merupakan dasar hukum yang paling tinggi dari peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber radiasi sebagai landasan keselamatan bekerja di medan radiasi. Adapun pasal-pasal terkait antara lain :
Pasal 14
• Ayat 1
Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh badan pengawas
• Ayat 2
Pengawasan sebagaimana dimaksud oada ayat 1 dilakasanakan melalui peraturan, perizinan dan inspeksi
Pasal 17
• Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
• Syarat-syarat dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut denagn peraturan pemerintah
Pasal 19
• Ayat 1
Setiap operator yang mengoperasikan reactor nuklir dan petugas tertentu didalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin
• Ayat 2
Persyarata untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Badan Pengawas

PERATURAN PEMERINTAH
PP No.33 tahun 1997
Dasar hukumnya dalah pasal 6 UU No.10 Tahun 1997. Adapun pasal yang berkaitan yaitu :
Pasal 4
Setiap orang atau badan yang akan memanfaatakan tenaga nuklir wajib memliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi, meliputi :
a. Persyaratan manajemen
b. Persyaratan proteksi radiasi
c. Persyaratan teknik
d. Verifikasi keselamatan
PP No.29 tahun 2008
Dasar hokum pembentukannya adalah pasal 7 UU No.10 Tahun 1997. Adapun pasal yang dianggap paling relevan adalah :
Pasal 11
Persyaratan izin pemanfaatan, meliputi :
a. Administratif
b. Teknis dan
c. Khusus
Pasal 12
Persyaratan administratif meliputi :
a. Identitas pemohon izin
b. Akta pendirian badan hokum atau badan usaha
c. Izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d. Lokasi pemanfaatan sumber radiasi pengion atau bahan nuklir
Pasal 14
Persyaratan teknis, meliputi :
a. Prosedur pekerja
b. Spesifikasi teknis sumber radiasi pengion atau bahan nuklir yang digunakan sesuai dengan standar keselamtan radiasi
c. Perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan sumber radioaktif
d. Program P&KR dan/atau keamanan sumber radioaktif
e. Laporan verifikasi keselamatan radiadi dan/atau keamanan sumber radioaktif
f. Hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi
g. Data kualifikasi personil

Program P&KR meliputi :
1. Penyelenggaraan keselamatan radiasi
2. Personil yang bekerja di fasilitasi atau instalasi
3. Pembagian daerah kerja
4. Pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja
5. Pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi
6. Program jaminan mutu proteksi dan keselamatan radiasi
7. Rencana penanggulangan keadaan darurat

Peraturan Kepala BAPETEN
Pada saat ini, model regulasi pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang FRZR sudah mengarah ke basis preskriptif (prescriptive base) yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci, yang diatur dalam bentuk Perka BAPETEN. Adapun Perka BAPETEN terkait dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dalam bidang medik Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) yang sudah terbit maupun yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir (final draft), meliputi :
1. Perka BAPETEN No. 15 Tahun 2008 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
2. Perka BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;
3. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
4. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
5. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir;
6. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion di Instalasi Radioterapi;
7. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Impor dan Pengalihan Sumber Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik;
8. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Pembangkit Radiasi Pengion; dan
9. Draf Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Radionuklida dengan Siklotron dan Pembuatan Radiofarmaka.

Personil Berkualifikasi, Tugas dan Tanggung Jawab
Personil Berkualifikasi
Penanggung jawab utama keselamatan radiasi adalah Pemegnag Izin, namun pihak terkait lain juga tetap memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing personil yang berkualifikasi meliputi :
1. Petugas Proteksi Radiasi
2. Radiografer
3. Dokter yang kompeten
4. Fisikawan medis
5. Tenaga ahli (Qualified Expert)

Tugas dan Tanggung Jawab
Hubungan tugas dan tanggung jawab antara PPR dan Radiografer serta Fisikawan Medis saling menunjang dan melengkapi. Radiografer dapat menjadi PPR atau Fisikawan Medis juga dapat menjadi PPR, yan merupakan kewenangan dari Pemegang izin untuk menunjuk seseorang menjadi PPR.
Tugas dan Tanggung Jawab PPR
a. mengetahui, memahami dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
b. membuat dan memutakhirkan Program P & KR;
c. memantau aspek operasional Program P & KR;
d. memastikan ketersediaan dan kelayakan perlengkapan proteksi radiasi, dan memantau pemakaiannya;
e. meninjau secara sistematik dan periodik, program pemantauan di semua tempat di mana pesawat sinar-X digunakan;
f. memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi;
g. berpartisipasi dalam mendesain fasilitas radiologi;
h. memelihara rekaman;
i. mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi kegiatan pelatihan;
j. melaksanakan latihan penanggulangan dan pencarian keterangan dalam hal paparan darurat;
k. melaporkan kepada Pemegang Izin setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi kecelakaan radiasi; dan
l. menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Program P & KR, dan verifikasi keselamatan yang diketahui oleh Pemegang Izin untuk dilaporkan kepada Kepala BAPETEN

Tugas dan Tanggung Jawab Radiografer
a. memberikan proteksi terhadap pasien, dirinya sendiri, dan masyarakat di sekitar ruang Pesawat Sinar-X;
b. menerapkan teknik dan prosedur yang tepat untuk meminimalkan paparan yang diterima pasien sesuai kebutuhan; dan
c. melakukan kegiatan pengolahan film di kamar gelap.

Tugas dan Tanggung Jawab Fisikawan Medis
a. mengetahui, memahami dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
b. berpartisipasi dalam meninjau ulang secara terus menerus keberadaan sumber daya manusia, peralatan, prosedur, dan perlengkapan proteksi radiasi;
c. melakukan uji kesesuaian pesawat sinar-X apabila instalasi tersebut memiliki peralatan yang memadai;
d. melakukan perhitungan dosis terutama untuk menentukan dosis janin pada wanita hamil;
e. merencanakan, mengimplementasikan, dan supervisi prosedur jaminan mutu;
f. berpartisipasi dalam investigasi dan evaluasi kecelakaan radiasi;
g. memberikan kontribusi terhadap program pelatihan proteksi radiasi; dan
h. bersama Dokter Spesialis Radiologi dan Radiografer, memastikan kriteria penerimaan mutu hasil pencitraan dan justifikasi dosis paparan radiasi sinar-X yang diterima oleh pasien.

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli
a. mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
b. meninjau ulang Program P & KR; dan
c. memberikan pertimbangan berdasarkan aspek Keselamatan Radiasi, praktik rekayasa yang teruji, dan kajian keselamatan secara komprehensif untuk peningkatan layanan radiologi diagnostik dan intervensional kepada Pemegang Izin.

Secara keseluruhan, isi dari peraturan perundang-undangan nasional di bidang pemanfaatan radiasi sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan internasional dan sesuai dengan realitas kondisi yang ada di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan radiasi ini sudah mencakup secara rinci semua persyaratan keselamatan radiasi sehingga dapat mencegah bahaya yang ditimbulkan dari dampak negatif radiasi pengion. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan radiasi sebagai landasan keselamatan bekerja di medan radiasi merupakan aturan yang harus diketahui dan ditaati bagi siapa saja yang bekerja di bidang pemanfaatan radiasi pengion sehingga keselamatan terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan dapat tercapai.

PERANAN RADIOGRAFER DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN RADIOTERAPI

2011-03-20T01:12:00.001+07:00

Oleh : Aries Darmawati

Radioterapi merupakan :
• Salah satu jenis pengobatan yang menggunakan radiasi pengion untuk menghancurkan sel-sel kanker.
• Tujuan radioterapi adalah :
 pengobatan secara radikal (terapi paliatif )
 untuk mengurangi dan menghilangkan rasa sakit
 sebagai adjuvant (terapi Kuratif)
 untuk mengurangi resiko kemunculan setelah operasi dalam mencapai quality of life (physical well being, functional well being dan emotional well being)
Modalitas dalam radioterapi antara lain yaitu :
• Flow chart of external beam radiation therapy
• Thermal plastic mask /other fixation device
• Simulator Simscan Mecacerto
• CT Dosimetry
• Computer Treatment Planning (TPS)
• Re Evaluation / final verification
• Gammagrafie / Epid
• External Beam radiotherapy

Ruang Lingkup Pelayanan RTH

QUALITY ASSURANCE adalah jaminan kualitas.
QUALITY ASSURANCE IN RADIOTERAPI adalah jaminan kualitas produksi pelayanan radioterapi yang diberikan kepada pasien radioterapi.
QUALITY KONTROL adalah system yang mengontrol.
PELAYANAN RADIOTERAPI MELINGKUPI :
1. QUALITY ASSURANCE SUMBER DAYA MANUSIA (GARANSI SUMBER DAYA MANUSIA ), yang melaksanakan adalah :
• Dokter spesialis radiasi onkologi harus berpendidikan formal radiation oncologist
• Fisikus , berpendidikan Formal
• Dosimetris : Sarjana muda Radiographer yang terlatih melaksanakan Dosimetri dengan TPS
• Radiographer operator Cobalt / Linac : Sarjana Muda APRO
Pelatihan
Perawat : Lulusan Sekolah Perawat/Akademi keperawatan , berpengalaman dalam hals sterilisasi alat, berpengalaman di kamar operasi.
Dokter Anaesthesi yang berpengalaman untuk tindakan brachyterapi Semua merupakan SDM harus berpendidikan FORMAL, berkualitas, berpengalaman , penuh Dedikasi,berperilaku baik dan harus merupakan Tim Yang solid.Kompak dan harmonis,saling menghormati profesi masing masing. Ketidak kompakan Tim dapat menurunkan Quality Assurance Pelayanan Radioterapi = produk kerja Tim.
Kualitas SDM
• Pelatihan personil merupakan hal yang penting sehingga perlu disediakan dana yang cukup untuk menjamin agar staf yang terlibat dalam keselamatan kerja
• Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada para staf harus dapat menjamin bahwa semua staf mengetahui tentang kesalahan/abnormalitas yang dapat ditemukan/terjadi dalam daerah kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
• Studybanding diberikan kepada para staf ke Instasi radioterapi lain yang lebih maju, guna meningkatkan motivasi kinerja
Untuk mengontrol kualitas kerja staf, organisasi harus melakukan pengaturan ke dalam tentang penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

QUALITY ASSURANCE (JAMINAN GARANSI KUALITAS PELAYANAN)
• Menjamin /memberi garansi sitenaga sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan radioterapi sesuai kompetensi dan berperilaku baik serta hati – hati dan teliti dalam bekerja.
• Menjamin / memberi garansi bahwa prosedur tetep radioterapi yang di sahkan dengan surak keputusan direktur dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
• menjamin / memberi garansi bahwa alat – alat utama dan penunjang radioterapi dalam keadaan berfungsi baik, terkalibrasi dengan baik oleh petugas yang berwenang ( Batan/Bapeten ) memiliki proteksi radiasi yang baik dan memiliki izin pemakain dari Bapeten.

2. QUALITY ASSURANCE PROSEDURE TETAP /SYSTEM : GARANSI BAHWA SYSTEM DAN PROSEDURE TETAP ( PROTAP)YANG DILAKSANAKAN DALAM PROSES PELAYANAN

• Sudah tepat dan dilaksanakan secara konsisten,
• Sesuai procedure dan dilaksanakan secara konsekuen,
• Setiap data dan tindakan dicatat dengan baik dan jelas di lembar medical rekord, diparaf oleh petugas bersangkutan dan dapat difahami dengan baik oleh semua personil,
• Sesuai dengan standart International,
• sesuai dengan Rekomendasi IAEA.

ALAT UTAMA RADIOTERAPI
• RADIOTERAPI EKSTERNAL
• BRACHYTERAPI
ALAT PENUNJANG RADIOTERAPI :
• SIMULATOR : SIMSCAN MECACERTO
• CT SCAN WHOLE BODY UNTUK CT DOSIMETRI
• COMPUTER TREATMENT
• MOULD ROOM
Untuk mengawasi apakah Quality Assurance sudah dilaksanakan dengan benar di Rumah Sakit dibentuk TIM QUALITY CONTROL / ( Tim yang mengontrol kualitas pelayanan yang unsurnya sesuai rekomendasi IAEA, terdiri dari : ( dibentuk dengan SK direktur )
1. Pejabat struktural RS
2. Radiation Oncologist
3. Fisikus
4. Radiographer operator alat Radioterapi
5. Perawat
6. Medical Record / Administrasi

TUGAS POKOK :
Mengawasi / memantau/ memverifikasi apakah Quality Assurance yang dilaksanakan dalam pelayanan radioterapi sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan benar,
 Temuan – temuan penyimpangan pelayanan radioterapi harus dicacat dan dilaporkan kepada TIM Quality Assurance,
 Perlu rapat seminggu sekali antara TIM Qality Assurance dan TIM Quality Kontrol
Tim quality control berfungsi memverifikasi /pemantauan/kontrol/sidak.

TIM Quality Assurance berfungsi antara lain :
• Menggaransi/,menjamin SDM sesuai kompetensi, disiplin, berperilaku benar,
• Menggaransi / menjamin prosedure tetap/ system dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh semua staf,
• Menggaransi / menjamin alat – alat radioterapi terkalibrasi terawat dan berfungsi dengan baik.

Tugas Radiografer Radioterapi
• Melakukan teknik dan prosedur terapi radiasi
• Pemasangan wedge
• mampu memanipulasi peralatan pesawat/sumber radiasi yang semakin canggih
• Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Radiasi (PPR)
• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peralatan Radiologi dan Radioterapi
• Pelayanan Belajar Mengajar
• Memberikan informasi keilmuan dan keterampilannya
• Penelitian dan Pengembangan IPTEK
• Pengembangan Diri
• Pengabdian Kepada Masyarakat
• Konsultasi Teknik Pelayanan Radiologi

Sambutan Ketua Panitia

2011-03-19T14:11:00.004+07:00

Assalamu’alaikum wa rohmatullohi wa barokaatuh

Salam Sejawat,

Segala puji bagi Alloh yang telah melimpahkan karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Borobudur Ball Room Hotel Inna Garuda Yogyakarta ini untuk bersama-sama mengikuti Seminar Ilmiah Nasional dalam rangka Musda ke-5 PARI Pengda Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara Seminar ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan kita, serta meningkatkan kapasitas kita sebagai radiografer. Karena itu Panitia memilih tema STANDARISASI PROFESI RADIOGRAFER Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Pelayanan. Dalam kesempatan kali ini, ijinkanlah kami selaku ketua panitia mewakili segenap panitia dan penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Walikota Yogyakarta, yang dalam kesempatan siang ini diwakili oleh Kepala Dinas Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Chairul Anwar, M.Kes.

2. Bapak dr. Elvy Efendi, dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY

3. Bapak Togap Marpaung, dari BAPETEN Jakarta

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY

5. Bapak Eddy Susanto, SH, M.Kes dari Poltekes Kemenkes RI Semarang

6. Ibu Ir. Vivi Vira Virdianty, M.Kes, Ketua IKAFMI (Ikatan Sarjana Fisika Medik Indonesia) Cabang Jateng – DIY

7. Bapak H.M. Zuhrif Hudaya, ST, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta

8. Bapak Tris Budiono, S.Si, dari RSUP DR Sardjito Yogyakarta

9. Ibu Aris Darmawati, ST. dari RSUP DR Sardjito Yogyakarta

Karena dalam kesibukannya telah menyempatkan diri berkontribusi dalam berbagai ilmu dan pengalamannya kepada kita semua yang hadir di tempat ini.

Tidak lupa ijinkan pula pada kesempatan kali ini kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah berpartisipasi dalam mendukung kelancaran acara ini, yaitu :

1. PT MODERN INTERNATIONAL

2. PT BAYER INDONESIA

3. PT GAYUH SETIA USAHA

4. PT TAWADA

5. PT MULYA USAHA JAYA

6. PT GE HEALTHCURE

7. PT DIPA PHARMA LAB

8. CV TRI CIPTA JAYA

9. CV HANIF SEJAHTERA

Kepada seluruh peserta Musda PARI ke-5 Pengda DIY, kami ucapkan selamat mengikuti musda, semoga kepengurusan baru yang terbentuk nantinya bisa mewujudkan program-program yang lebih baik.

Kepada seluruh peserta Seminar Ilmiah Nasional, kami ucapkan selamat datang di kota budaya Yogyakarta, selamat mengikuti seminar, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dan esok, tidak sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi berimplikasi pula kepada peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas kita sebagai radiografer untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tiada terhingga, kepada seluruh nara sumber, dan segenap rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dari awal sampai akhir demi suksesnya kegiatan ini.

Sekali lagi...

Selamat datang...

Selamat MUSDA....

Selamat mengikuti seminar...

Selamat menikmati keindahan Kota Budaya Yogyakarta.....

Wassalamu’alaikum wa rohmatullohi wa barakaatuh.

STANDARISASI PROFESI RADIOGRAFER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS PELAYANAN

2011-01-29T09:35:00.008+07:00

Pendahuluan
Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) merupakan wadah tenaga kesehatan Radiografer yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan radiografi di Rumah Sakit maupun klinik kesehatan lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu radiografi serta kebutuhan ilmiah maupun tuntutan profesionalisme jabatan fungsional, dituntut suatu kegiatan peningkatan khasanah pengetahuan bidang radiografi sekaligus memahami perkembangan kebijakan yuridis formil tentang pelaksanaan jabatan fungsional sekaligus current issue tentang sertifikasi, registrasi dan lisensi yang akan segera diterapkan oleh Majelis Tenaga Kerja Profesional (MTKP) Departemen Kesehatan sebagai salah satu syarat peningkatan serta pengakuan profesionalisme.
Selain pengakuan profesionalisme, Radiografer dalam menjalankan tugasnya telah dibekali peraturan perundangan yang berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/Menkes/Permen/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, juga beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai lanjutan pelaksanaan undang-undang yang telah ada.
Musyawarah Daerah sebagai salah satu momen pertemuan radiografer di lingkup propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) secara rutin dilakukan setiap 4 tahun sekali yang diharapkan dapat memberikan wacana baru perkembangan ilmiah bidang radiografi serta perkembangan kebijakan berkenaan dengan peningkatan kinerja radiografer yang dapat meningkatkan kesejahteraan maupun keselamatan pasien.

Teknis Pelaksanaan

Waktu
Sabtu s/d Minggu 19-20 Maret 2011

Tempat Pelaksanaan :
Hotel Inna Garuda Yogyakarta
Jl. Malioboro No 1 Yogyakarta

Seminar Ilmiah Radiologi

a.Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Praktek Radiografer Indonesia
Pembicara : Kepala Dinas Kesehatan Prop DI. Yogyakarta

b.Perlindungan Profesi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.
Pembicara : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota DI. Yogyakarta

c.Perlindungan Profesi Radiografer Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan
Pembicara : Eddy Susanto, SH, S Si, M Kes (PARI Jateng)

d.Standar dan Etika Profesi Radiografer sebagai panduan praktek radiografer Indonesia
Pembicara : H. Abdul Gamal, SKM, MKKK (Ketua Pengurus Pusat PARI )

e.Peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan radiasi sebagai landasan keselamatan bekerja di medan radiasi
Pembicara:Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jakarta

f.Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pembangunan kesehatan khususnya bidang radiologi medik
Pembicara : M. Zuhrif Hudaya, ST (PARI DIY/Ketua Komisi C DPRD Yogyakarta)

g.Jaminan Kualitas Peralatan Radiologi Imaging
Pembicara : Tris Budiyono, S.Si (PARI DI Yogyakarta)

h.Peranan Radiografer Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Radioterapi
Pembicara : Darmawati, ST (PARI DI Yogyakarta)

i.Jaminan Kualitas Peralatan Kedokteran Nuklir
Pembicara : Ir. Vivi Vira Viridianti, M Kes (Ketua IKAFMI Cab Jateng DIY)

HASIL SEMINAR RADIOLOGI YOGYAKARTA

2009-03-25T06:44:00.003+07:00

Ass. Wr Wb
Kepada Rekan_Rekan Radiografer yang saya hormati,
Perkenankan kami melaporkan hasil Seminar Radiologi Yogyakarta yang diadakan pada Tanggal 21 Maret 2009 kemarin. Seperti kita ketahui, bahwa Kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat bila ditinjau dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum. Hubungan antara pelayan kesehatan (tenaga Kesehatan khususnya) dengan pasien adalah apa yang
dikenal sebagai perikatan, dimana perikatan tersebut dapat berupa perjanjian, tetapi dapat pula berbentuk perikatan yang berdasarkan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya seorang tenaga kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 UU nomor 23/1992 tentang kesehatan yang berbunyi ”tenaga
kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.” Disisi lain dalam menerima pelayanan pasien akan mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI no 23/1996 tentang tenaga kesehatan terutama dalam pasal 23 yang berbunyi : ” pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dlm pasal 22, mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.” Dua ketentuan tersebut diatas yang seringkali dipakai untuk menuntut tenaga kesehatan apabila dalam memberikan pelayanan kurang berkenan bagi pasien, sehingga bila kita lihat atau dengar berita akhir-akhir ini banyak memunculkan gugatan malpraktek. Seminar radiologi kali ini dengan tema

“PELAYANAN BIDANG RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DARI ASPEK
HUKUM DAN STANDARD PELAYANAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL” adalah dalam rangka memberikan bekal kepada peserta tentang pentingnya standar pelayanan dan standar profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan serta bekal pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya radiografer dalam menjalankan tugasnya sehari hari.

Rekan Radiografer yang kami cintai, kami laporkan berkaitan dengan kegiatan seminar radiologi ini diikuti lebih dari 250 peserta (tepatnya 254 peserta) yang berasal dari radiografer di
sekitar yogyakarta dan banyak pula dari luar propinsi D.I Yogyakarta, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI jakarta serta perwakilan radiografer seluruh indonesia dari aceh sampai irian. Kami tidak pernah menyangka bahwa antusias para peserta sampai jauh melebihi target kami, sehingga kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kami kepada peserta kemungkinan membuat ketidaknyaman, mohon kami dimaafkan.

Akhirnya............., kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung sEmInar radiologi ini, juga kepada pihak sponsor : PT. Bayer Shcering Pharma sebagai Sponsor Utama Kami, CV. Bengawan Indah, Omnipaque, CV. Tri Cipta Jaya, CV Hanif Sejahtera, CV. Mulya Husada, Iopamiro, Ultravist, PT. Tawada indonesia, PT. Modern internasional dan Pramita Lab kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Tak lupa terima kasih kami tujukan kepada Blog-Blog Radiografer yang ikut berpartisipasi dalam menyebarkan informasi Seminar Radiologi Yogyakarta ini kepada seluruh Radiografer seluruh Indonesia.

Kami ucapkan terimakasih kepada
1.NOVA RAHMAN dalam blog http://nova-rahman.blogspot.com/ sebagai Tempat Nongkrong Radiografer Se Indonesia

2.BERRY DEVANDA dalam blog http://fisikamedis.blogspot.com/

3.WAHYU HIDAYAT dalam blog http://posradiografer.blogspot.comdalam/

4.ALUMNI ATRO JAKARTA TH 2003 dalam blog http://atro2003.blogspot.com/

5.PARI Pengda Kep Riau dalam blog http://www.parikepri.com/

6.Dan teman-teman yang memiliki blog yang ikut serta menyebarkan informasi ini, yang tidak dapat kami sebut satu persatu.
Terima Kasih .................. Terima Kasih .............

dan dalam melaksanakan seminar ini tentunya panitia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mohon keikhalsannya untuk memaafkan kami.
Bila ada waktu dan kesempatan akan kami laporkan Materi Seminar secara terpisah dalam halaman lain dalam blog ini......

Pengalaman adalah guru paling berharga dalam hidup ini, makanya setelah pelaksanaan seminar ini, kami mulai menata kembali segala sesuatu untuk pelaksanaan seminar enam bulan lagi (sekitar habis lebaran) agar dalam pelaksanaan nanti, kami dapat memberi kenyamanan yang lebih baik daripada seminar ini. Kami merencanakan sebuah Seminar Wisata yang kami kemas dalam bentuk Seminar yang bermutu sebagai bekal Radiografer di kemudian hari. Mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita tampung untuk pelaksanaan mendatang, mungkin isi materi, wisata, berapa hari pelaksanaannya, dll

silahkan beri komentar di bawah ini, terima kasih

Wass. Wr Wb

Sincerelly

Probo Waseso

SEMINAR RADIOLOGI 2

2009-02-20T09:00:00.004+07:00

A.DASAR KEGIATAN
Dalam rangka menghadapi persaingan global yang semakin marak pada era ini, hendaknya para praktisi yang bergerak di bidang pelayanan radiologi selalu berusaha untuk mencapai pelayanan prima dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Untuk mencapai hal tersebut, setiap praktisi harus membekali diri dengan cara menambah wawasan yang bisa menunjang tugasnya sehari-hari.
Seminar Radiologi yang diselanggarakan oleh Pengda PARI DIY ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi praktisi yang ingin menambah wawasannya di bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek hukum dan aspek standard pelayanan.

B.PENDAHULUAN
Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal-balik.
Hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah apa yang dikenal sebagai perikatan ( verbintenis ). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara tenaga kesehatan, sebut saja (dokter) dengan pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan pada apa yang dikenal sebagai profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalan tugasnya dengan baik. Doktrin Hukum Kesehatan menentukan ada dua bentuk perikatan, yaitu perikatan ikhtiar ( inspanning verbintenis ), dan perikatan hasil ( resultaat verbintenis ).
Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar, yaitu upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil, maka prestasi yang harus diberikan berupa hasil tertentu.
Hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen dalam kontrak teraupetik ada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yang mana hal ini erat hubungannya dengan pasien dalam mengambil sikap, yaitu :

Pertama, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini baru mempunyai efek apabila manusia sebagai individu mendapat kesempatan secara mandiri untuk dengan bebas dan dengan tanggung jawab sendiri memutuskan apa yang menjadi tujuan hidupnya.
Kedua, hak atas informasi. Hak untuk menentukan nasib sendiri tidak mungkin terwujud secara optimal bila tidak didampingi oleh hak atas informasi, karena keputusan akhir mengenai penentuan nasibnya sendiri itu dapat diberikan apabila pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila suatu keputusan tidak diambil.
Seorang tenaga kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan tidak sesuai prosedur tindakan medik, dapat dikatakan telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian. Hal ini tercantum pada pasal 53 (2) UU No. 23/ 1992 tentang kesehatan, yang berbunyi, “Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.”
Perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen juga diatur dalam Peraturan Pemerintan RI No. 32 / 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu Pasal 23 yang berbunyi :
1.Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesehatan atau kelalaian.
2.Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping persoalan yang menyangkut aspek hukum tersebut di atas, juga terdapat aspek penting yang harus diperhatikan oleh sebuah rumah sakit dalam menghadapi persaingan global dengan masuknya investor asing, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan aspek standard pelayanan kepada pasien. Pelayanan di bidang Radiologi yang berupa pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi dapat pula mengakibatkan kerugian kepada pasien dan juga kepada diri tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hal tersebut membutuhkan persiapan-persiapan tertentu dalam mengantisipasi masuknya tenaga asing ke Indonesia agar kita mampu berkompetisi dengan mereka, di satu sisi kita juga harus mempersiapkan bekal terutama bila ada masalah-masalah hukum dalam pemberian pelayanan medis tersebut. Oleh karena itu dalam rangka memberikan bekal perlindungan kepada tenaga kesehatan dan juga bagi rumah sakit khususnya dalam pelayanan di bidang radiologi perlu dilakukan seminar yang bertajuk :

“PELAYANAN BIDANG RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DARI ASPEK HUKUM DAN STANDARD PELAYANAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL”

C. TEKNIS PELAKSANAAN
1. Bentuk Kegiatan
Kegiatan yang diselenggarakan berbentuk seminar dengan materi seminar difokuskan terhadap masalah yang menyangkut aspek pelayanan di bidang radiologi yang memenuhi standard pelayanan di rumah sakit dan juga aspek hukum dalam pelayanan di bidang radiologi yang secara rinci dapat dikemukakan, sebagai berikut :
a.Pelayanan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Persaingan Global
Pembicara:Kepala Divisi Humas RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
b.Pelayanan Radiologi di Bidang Radiodiagnostik Ditinjau dari Aspek Standard Pelayanan
Pembicara:Ketua Pengda PARI DIY
c.Aspek Hukum Pelayanan Medis di Bidang Radiologi di Rumah Sakit dalam Menghadapi Persaingan Global
Pembicara:Dr. Agus Surono, SH, MH ( Dosen FH Universitas Al Azhar / Konsultan Hukum pada HMP & Partners Jakarta )
d.Perkembangan Pelayanan di Bidang Radiologi Imaging (Bone Densitometri)
Pembicara:Haryomo, AMR,DCT
e.Pelayanan di Bidang Radioterapi Ditinjau dari Aspek Standard Pelayanan
Pembicara: Tris Budiyono, S.Si, Fisika Medis Radioterapi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
f.Perlindungan Hukum Tenaga Radiologi / Radiografer Dalam Mengantisipasi Persoalan Hukum atas Pelayanan Kepada Konsumen atau Pasien
Pembicara:Dr. Agus Surono, SH, MH ( Dosen FH Universitas Al Azhar / Konsultan Hukum pada HMP & Partners Jakarta )
g. Pemeriksaan Abdomen Atas dengan Modalitas
Pembicara :Drs. Win Priantoro DMS
h. Pengembangan D-IV Teknik Radiologi Peminatan USG
Pembicara:Drs. Win Priantoro DMS
i. Pemberdayaan Profesi Radiografer dan Informasi TBR
Pembicara:H. Abdul Gamal, SKM, MK3

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Seminar akan dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu - Minggu
Tanggal : 21- 22 Maret 2009
Tempat : MALIOBORO ROOM Lt 5 Hotel Saphir Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto No. 38 Yogyakarta.

2008-05-27T23:13:00.009+07:00

SEMINAR RADIOLOGI DIAGNOSTIK

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Pemeriksaan radiologis dari hari ke hari kian maju pesat seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran. Kemajuan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, fisika, kimia, biologi, elektronika, komputer dan sebagainya.
Cara-cara pemeriksaan yang menghasilkan gambar tubuh manusia untuk tujuan diagnostik dinamakan pencitraan diagnostik (diagnostic imaging). Modalitas pencitraan canggih yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini, antara lain : Computed Radiography (CR), Direct Digital Radiography (ddR), Trans Arterial Chemo Embolization (TACE), Kateterisasi Jantung dan Bone Densitometry.
Pada tahun 1981, untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep Computed Radiography (CR) yang menggunakan teknologi pelat photostimulable phosphor dimana data analog yang terdapat pada pelat tersebut diubah menjadi data digital melalui proses digitalisasi dengan menggunakan teknologi komputer. Modalitas pencitraan canggih lain yang juga berbasis teknologi komputer yaitu Direct Digital Radiography (ddR). Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan kedua modalitas pencitraan canggih tersebut dibandingkan dengan penggunaan modalitas pencitraan konvensional.
Dalam bidang Radiologi Intervensional, pemeriksaan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, antara lain : Trans Arterial Chemo Embolization (TACE) dan Kateterisasi Jantung. Trans Arterial Chemo Embolization (TACE) adalah tindakan untuk menangani kanker dengan kemoterapi yang bersifat langsung dan terlokalisasi pada organ yang terkena kanker, sedangkan Kateterisasi Jantung dipergunakan untuk mendiagnosa kelainan yang ada pada jantung, sekaligus sebagai terapi pada kelainan jantung dengan cara, antara lain : PTCA dan balon pada orang dewasa, sementara pada anak – anak dilakukan terapi ADO, ASO dan BMV.
Perkembangan alat Radiologi yang saat ini banyak mendapat perhatian masyarakat karena mampu mendeteksi secara dini resiko terjadinya osteoporosis adalah Bone Densitometry. Selain dapat mengetahui kadar kalsium dalam tulang, alat ini juga mampu mengukur kadar lemak dalam tubuh. Hasil pemeriksaan dengan alat Bone Densitometry ini dapat digunakan untuk menentukan diet yang tepat agar seseorang terhindar dari resiko osteoporosis dan over weight.
Sebagai seorang Radiografer dan calon Radiografer yang kompeten di bidangnya, hendaknya mempunyai wawasan yang luas mengenai perkembangan teknologi mutakhir yang terjadi di bidang Radiologi. Oleh karena itu, seminar ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan peserta khususnya yang berkaitan dengan modalitas pencitraan canggih.

Untuk itulah kami sebagai radiografer membuat blog ini dengan tujuan untuk memberi wadah bagi Radiografer dan Mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang Radiologi untuk menambah wawasan keilmuan di bidang Radiologi khususnya mengenai modalitas pencitraan canggih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb